Kunjungan Tim Uni Eropa dalam rangka evaluasi
Reformasi Birokrasi Polri
=============================================
Dalam rangka melihat sampai
sejauhmana pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri terkait dengan program anti
kekerasan, hari ini tanggal 31 Mei 2012 bertempat di Wisma PKBI Jaksel, Tim Uni
Eropa melaksanakan wawancara/ rapat kerja evaluasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Polri yang dipimpin Karo RBP Srena Polri. Hadir dalam kegiatan
tersebut Tim Uni Eropa Britha Madsen (Evaluator Eksternal), Tim dari Kemitraan dan Tim Monev RBP. Secara khusus
kegiatan ini dilaksanakan untuk meninjau tindak lanjut hasil seminar yang telah
dilaksanakan pada tanggal 15-16 Mei yang lalu terutama terkait dengan kritikan
pedas tindakan kekerasan/ penyiksaan yang dilakukan Polisi, bagaimana kemudian
Polri menggunakan hasil survey tersebut sebagai masukan untuk melakukan
pembenahan. Disamping itu untuk melihat seberapa besar dampak manfaatnya yang
telah didukung Uni Eropa terhadap program anti kekerasan, demikian disampaikan
Ahmad Qisai, Phd Program Manajer Kemitraan, dan sangat terkait dengan program Partnership
for Governance Reform melalui proyek EIDHR (European Instrument for Democracy
and Human Rights) yang telah dilakukan antara Uni Eropa dengan Mabes Polri dan
Polda. Tindakan kekerasan terkait erat dengan kultur/budaya. Oleh karenanya di era reformasi, Polri berkomitmen untuk melakukan perubahan mindset
dan kulturset melalui beberapa terobosan kreatif yang telah dilakukan, diantaranya Maklumat Kapolri dan
PIN dengan substansi pelayanan prima, anti KKN dan anti kekerasan yang telah
diikrarkan bersama oleh para peserta Rapim Polri bulan Februari 2012, yang selanjutnya
dijadikan atribut pakaian dinas anggota dan PNS Polri; perubahan pola perilaku menjadi
protagonis dan humanis, penyusunan SOP anti kekerasan sebagai panduan anggota
dilapangan agar berperilaku tidak melanggar norma hukum dan tidak melanggar
HAM, yang selanjutnya menjadi salah satu materi pendidikan dan pelatihan Polri.
Dijelaskan bahwa Polisi juga mempunyai
kewenangan melakukan tindak kekerasan manakala dihadapkan pada tindakan anarkis
yang membahayakan keamanan dan petugas, demikian disampaikan Brigjen Pol. Drs.
Widyo Sunaryo Wakil Ketua Tim VI/Monev, namun
sungguh ironis ketika Polri berkomitmen untuk merubah perilaku/budaya/kultur menjadi lebih humanis
ditengah-tengah masyarakat yang anarkis justru faktanya Polisi mendapatkan
perilaku dari masyarakat yang semakin anarkis bahkan tidak sedikit yang menjadi korban
hingga meninggal dunia. Diakhir pertemuan Britha
Madsen mengatakan cukup puas dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh
Tim Monev RBP dan berjanji menyampaikan harapan Polri sebagaimana disampaikan
Karo RBP Srena Polri untuk melihat negara-negara yang telah menjunjung tinggi HAM
kepada pimpinannya sebagai perbandingan dan pembenahan di tubuh Polri. Ditunggu
kabarnya. SALAM REFORMASI BIROKRASI
POLRI......
meilinamabespolri.blogspot.com