Kamis, 31 Mei 2012

Kunjungan Tim Uni Eropa - RBP


Kunjungan Tim Uni Eropa dalam rangka evaluasi
Reformasi Birokrasi Polri
=============================================

Dalam rangka melihat sampai sejauhmana pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri terkait dengan program anti kekerasan, hari ini tanggal 31 Mei 2012 bertempat di Wisma PKBI Jaksel, Tim Uni Eropa melaksanakan wawancara/ rapat kerja evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri yang dipimpin Karo RBP Srena Polri. Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Uni Eropa Britha Madsen (Evaluator Eksternal), Tim dari Kemitraan dan Tim Monev RBP. Secara khusus kegiatan ini dilaksanakan untuk meninjau tindak lanjut hasil seminar yang telah dilaksanakan pada tanggal 15-16 Mei yang lalu terutama terkait dengan kritikan pedas tindakan kekerasan/ penyiksaan yang dilakukan Polisi, bagaimana kemudian Polri menggunakan hasil survey tersebut sebagai masukan untuk melakukan pembenahan. Disamping itu untuk melihat seberapa besar dampak manfaatnya yang telah didukung Uni Eropa terhadap program anti kekerasan, demikian disampaikan Ahmad Qisai, Phd Program Manajer Kemitraan, dan sangat terkait dengan program Partnership for Governance Reform melalui proyek EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights) yang telah dilakukan antara Uni Eropa dengan Mabes Polri dan Polda. Tindakan kekerasan terkait erat dengan kultur/budaya. Oleh karenanya di era reformasi, Polri berkomitmen untuk melakukan perubahan mindset dan kulturset melalui beberapa terobosan kreatif yang telah dilakukan, diantaranya Maklumat Kapolri dan PIN dengan substansi pelayanan prima, anti KKN dan anti kekerasan yang telah diikrarkan bersama oleh para peserta Rapim Polri bulan Februari 2012, yang selanjutnya dijadikan atribut pakaian dinas anggota dan PNS Polri; perubahan pola perilaku menjadi protagonis dan humanis, penyusunan SOP anti kekerasan sebagai panduan anggota dilapangan agar berperilaku tidak melanggar norma hukum dan tidak melanggar HAM, yang selanjutnya menjadi salah satu materi pendidikan dan pelatihan Polri.  Dijelaskan bahwa Polisi juga mempunyai kewenangan melakukan tindak kekerasan manakala dihadapkan pada tindakan anarkis yang membahayakan keamanan dan petugas, demikian disampaikan Brigjen Pol. Drs. Widyo Sunaryo Wakil Ketua Tim VI/Monev, namun sungguh ironis ketika Polri berkomitmen untuk merubah perilaku/budaya/kultur menjadi lebih  humanis ditengah-tengah masyarakat yang anarkis justru faktanya Polisi mendapatkan perilaku dari masyarakat yang semakin anarkis bahkan tidak sedikit yang menjadi korban hingga meninggal dunia. Diakhir pertemuan Britha Madsen mengatakan cukup puas dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Tim Monev RBP dan berjanji menyampaikan harapan Polri sebagaimana disampaikan Karo RBP Srena Polri untuk melihat negara-negara yang telah menjunjung tinggi HAM kepada pimpinannya sebagai perbandingan dan pembenahan di tubuh Polri. Ditunggu kabarnya. SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI......
meilinamabespolri.blogspot.com

Selasa, 15 Mei 2012

Hasil Semiloka dan Visualisasi RBP



7 Penekanan Kapolri,
pada penutupan Semiloka & Visualisasi
Reformasi Birokrasi Polri

Ini sejarah perjalanan Polri berani mengundang dari eksternal, menelanjangi kita dari apa yang sudah kita lakukan sebagai bagian dari komitmen kita, apa yang menjadi penilaian masyarakat saya declair jadikan komitmen untuk melakukan pelayanan secara transparan, demikian disampaikan langsung oleh Kapolri pada acara penutupan Semiloka dan Visualisasi Reformasi Birokrasi Polri, Rabu tanggal 16 Mei 2012. Oleh karenanya ada 2 hal yang harus dipedomani yaitu keseriusan kita untuk melakukan transparansi dan akuntabel  sampai dengan pengabdian kita berakhir di Polri dan kedua komitmen, berani bertanggungjawab dari apa yang kita lakukan mulai dari pimpinan Polri tertinggi sampai dengan anggota paling ujung dilapangan. Jangan hanya asesoris/ seremonial saja tapi operasionalkan oleh Satuan-satuan kerja. Saya harapkan eksternal terus mengkritisi Polri sampai dengan harapan masyarakat tercapai melalui indikator penilaian kepuasan masyarakat, demikian Kapolri menambahkan. Di akhir sambutannya, Kapolri menyampaikan 7 penekanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,yaitu :
1. Bangun  terus  komitmen   dan   soliditas  dalam  menghadapi  setiap  tantangan tugas yang akan datang dengan senantiasa mengevaluasi kinerja, menyampaikan  berbagai  kebijakan, program  dan   informasi   yang telah diperoleh melalui  penyamaan  langkah,  persepsi,  pola  tindak,  dan upaya antisipasi  seluruh satuan;
2. Lakukan  evaluasi secara berkelanjutan terhadap seluruh  pelaksanaan  Reformasi Birokrasi  Polri  Gelombang II  tahun pertama,  baik  dibidang   operasional maupun pembinaan, untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan bagi upaya penyempurnaan dan peningkatan program pada  tahun - tahun  berikutnya;
3. Tingkatkan  kepekaan  terhadap  dinamika kehidupan  sosial dengan senantiasa memperhatikan  harapan  masyarakat  akan mutu  layanan   Polri,  terutama  terkait bidang kinerja, akuntabilitas, kualitas pelayanan,  perlindungan, bantuan pertolongan, keterbukaan, kemudahan akses  informasi  pelayanan Polri, keberadaan   Polri   di   tengah   masyarakat, penampilan  dan  perilaku  anggota  yang  simpatik  serta penegakan  hukum  yang  berkeadilan. dengan demikian  komplain  masyarakat   dapat  di  eliminir dan kepuasan masyarakat  dapat  kita wujudkan;
4.Tetap  konsisten dan  mempercepat  program perubahan  mind set  dan  pembentukan culture  set  di  tubuh  Polri  sebagai landasan  moral  dalam  pelaksanaan  tugas.  Tekadkan  diri  kita  sebagai “agent of change” yang  mampu  membawa perubahan sampai  kelini  terdepan  Polri,  dengan mewujudkan  budaya  melayani  dan meninggalkan  budaya  dilayani;
5.Tingkatkan  pelayanan  keamanan  di  daerah terpencil,  perairan  dan  pulau - pulau terluar  yang berpenghuni,  termasuk  wilayah perbatasan negara beserta  penyiapan sarana dan prasarana   pendukungnya;
6. Lanjutkan  program  Reformasi  Birokrasi Gelombang II tahun 2011 – 2014 dengan melakukan  area  perubahan  organisasi, tata laksana,  peraturan  perundang  - undangan, sumber daya manusia, pengawasan,  akuntabilitas, pelayanan  publik  serta  pola  pikir  (mind  set)  dan   budaya  kerja  (culture set)  melalui   pendidikan  dan pelatihan, keteladanan  pimpinan, dan  prosedur kerja  guna   merubah   paradigma  menjadi  polisi  yang  protagonis,  proaktif,  legitimitas, memasyarakat, humanis, dialogis, transparan  dan   akuntabel;
7. Tingkatkan pengawasan terhadap akuntabilitas personel polri secara konsisten    dan   berjenjang  di   semua   lini dengan  menjamin  adanya  transparansi  dan akuntabilitas  guna  terwujudnya  good governance and clean government, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian remunerasi agar tepat sasaran,   tepat   waktu   dan   tidak terjadi penyimpangan. Ayoooo, kita pasti bisa. SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI......
meilinamabespolri.blogspot.com


Menpan; 9 Program Percepatan Reformasi.
Hasil Semiloka; Citra Polisi membaik. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ir. H. Aswar Abubakar sekaligus sebagai keynote speech, pada Semiloka dan Visualisasi Reformasi Birokrasi Polri, Kamis, 15 Mei 2012 di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Semiloka dihadiri sekitar 200 orang, meliputi peserta internal Polri dan eksternal yang mewakili Pengamat Kepolisian; Lembaga Swadaya Masyarakat ; Akademisi/Budayawan dan Instansi  Luar Polri ini mengambil tema “REFORMASI BIROKRASI POLRI MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA, BERSIH, BEBAS KKN DAN ANTI KEKERASAN SERTA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI”. "Tema tersebut akan terus digelorakan kepada seluruh anggota di jajaran Polri guna mendukung pencapaian tiga sasaran RBN yaitu Terwujudnya  Pemerintahan yang bersih dan  bebas KKN; Terwujudnya  peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi; sebagaimana sambutan Kapolri yang dibacakan oleh Wakapolri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku keynote speaker mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Polri atas kerja kerasnya melaksanakan Reformasi Birokrasi di jajaran Polri. Saat ini Pemerintah mencanangkan 9 Program Percepatan Birokrasi untuk menciptakan Birokrasi bersih, kompeten dan melayani yaitu 1. Penataan Struktur Birokrasi; 2. Penataan Jumlah Dan Distribusi PNS; 3. Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka; 4. Profesionalisasi PNS; 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government); 6. Peningkatan Pelayanan Publik; 7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur; 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya segera buat program percepatan, hal-hal apa saja yang perlu dipercepat untuk mencapai tiga sasaran RBN sebagaimana diatas, demikian Wakapolri menyampaikan sebelum mengakhiri kegiatan semiloka hari pertama. Dalam panel diskusi hadir sebagai pembicara pertama adalah Restaria Hutabarat, SH. MH dengan topik Perspektif masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja Polri, bahwa pelaku penyiksaan tertinggi saat pemeriksaan terdapat 90% dilakukan oleh Polisi, Dr. Reinald Kasali dengan topik Perspektif masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Polri, menyampaikan bahwa Citra Polisi membaik sebagian, tetapi industrinya memburuk, maka langkah sendiri belum berpengaruh. Masih banyak pekerjaan rumah (Admitting Problems/mengakui masalah); kegagalan kultural (bila Culture Change Cuma emosional & Ceramah-ceramah motivasi; System & Teknologi; Efektivitas Personil; Kontrol Atasan Perlu Terus Ditingkatkan; Perubahan Sikap Harus Menyeluruh & Konseptual, Step By Step; Change management belum terlihat. Dan Dr. Anis Baswedan, dengan topik Perspektif masyarakat terhadap kinerja Polri yang bebas dari KKN dan anti korupsi menyatakan bahwa korupsi masih membudaya oleh karenanya seorang pemimpin harus mempunyai mimpi dan nyali, berfikir bukan kognitif tapi dengan hati. Jangan meninggalkan hutang kepada anak cucu hanya untuk keserakahan sesaat karena sesungguhnya keserakan adalah motivasi terberat dalam melakukan korupsi disamping kebutuhan dan sistem yang terbangun. Kegiatan hari kedua tanggal 16 Mei 2012 diawali dengan penyampaian hasil survey tentang opini masyarakat terhadap Polisi oleh Prof Sarlito, Polisi sudah memenuhi harapan masyarakat dibidang penanganan terorisme dan pelayanan, sudah lebih terbuka dari pada pra reformasi, namun Polisi masih perlu meningkatkan lagi dengan sikap ramah ketika melayani masyarakat, melindungi masyarakat dan pemberantasan korupsi dalam tubuh Polri sendiri. Disebutkan bahwa penyebab Polisi masih kurang baik, KKN, anti kekerasan, keberanian, ketegasan, pungli karena tuganyas terlalu berat dan terlalu banyak intervensi dari luar, demikian hasil penelitian yang disampaikan Prof Sarlito. Terimakasih, saran dan masukan untuk pemebenahan Polri menjadi lebih baik ..... SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI......
meilinamabespolri.blogspot.com

Delapan area perubahan Reformasi Birokrasi Polri, di gelar di STIK

Sebanyak 38 stan yang berisi 31 stan Polda, 6 stan Satker Mabes Polri (Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Baharkam Polri,  Sdm Polri, Brimob  dan Korlantas Polri) serta dan 1 stan Kemitraan pada hari ini 15 Mei 2012 menggelar pameran/ visualisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri di gedung auditorium STIK Polri dalam acara Seminar dan Lokakarya Reformasi Birokrasi Polri dengan tema “Mewujudkan Pelayanan Prima, Bersih, Bebas dari KKN dan Anti Kekerasan serta Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Polri”. Kegiatan didahului dengan peninjauan pameran oleh Wakapolri, peserta internal Polri dan ekternal yang mewakili akademisi, pengamat kepolisian, instansi luar Polri dan UN AGENCY diantaranya hadir Sidney Jones (ICG). Setelah peninjauan pameran dilanjutkan diskusi panel dengan nara sumber Restaria F. Hutabarat, SH, Prof Rhenarld Kasali, Ph.D dan Prof Dr Anies Baswedan dan sebagai moderator Dadang Trisasongko, SH dari kemitraan. Terlihat dalam visualisasi tersebut bagaimana kesungguhan Polri dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Polri yang terlihat dari visualisasi delapan area perubahan di  bidang Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-Undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Mind Set dan Culture Set yang dilaksanakan oleh masing-masing Polda dan Satker Mabes Polri. Namun sesungguhnya menghadapi persepsi masyarakat terhadap kinerja Polri, yang dinilai oleh masyarakat adalah perbuatan atau praktek dari institusi, bukan niat. Sehingga reformasi harus ditunjukkan dengan perbuatan nyata, bukan sekedar niat, demikian disampaikan pembicara Prof Dr Anies Baswedan dalam topik Perspektif Masyarakat terhadap kinerja Polri yang bersih, bebas dari KKN anti korupsi. Oleh karenanya Polri mempunyai pilihan, me-reform atau tidak. Biasanya yang berani mereform, tidak disukai lingkungan namun dengan semangat reformasi Polri harus berani melakukan. Sebagai tindak lanjut, untuk mengcrosscek apakah Polda telah melaksanakan RBP sebagaimana ilustrasi dalam visualisasi segera akan dilaksanakan supervisi ke wilayah oleh Tim QA dengan mengikutsertakan tim independen dan Kompolnas.  Comitmen, consisten, care atau 3 C yang kita butuhkan bukan kepentingan pribadi dalam mewujudkan Polri - Pelayan prima, anti KKN, anti kekerasan dan pemimpin yang mempunyai mimpi,nyali dan intergritas, berani melawan atasan yang korupsi, ingat kita mempunyai Kode  Etik yang mengatur itu, demikian disampaikan Wakapolri dalam mengakhiri seminar hari pertama ini. SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI ..........

meilinamabespolri.blogspot.com




Rabu, 09 Mei 2012

Tujuan Semiloka



Tujuan Semiloka 
Reformasi Birokrasi Polri


Sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri secara internal dan eksternal, intinya Polri sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi Polri



Persiapan menghadapi penilaian independen 
Tim Reformasi Birokrasi Nasional



Tindak lanjut hasil penilaian/ masukan dari eksternal






SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI....
meilinamabespolri.blogspot.com



Polisi Mendapat Pujian


Deputi Seswapres Bidang Politik,
Terkait kasus terorisme, Polisi mendapat pujian.

Dalam rangka mendapatkan masukan sebagai upaya mendukung percepatan reformasi di tubuh Polri seiring dengan pelaksanaan penelitian dari LIPI, Deputi Seswapres Bidang Politik menyelenggarakan Focus Group Disccussion dengan tema “Reformasi Polri : Menuju Polri yang Profesional dalam Melayani Masyarakat”. Kegiatan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 30 April 2012 pukul 10.00 WIB, bertempat Rupat Lt. 1 Gd. Sekretariat II Jl. Kebon Sirih Jakarta dengan moderator Deputi Seswapres Bidang Politik. Hadir dalam FGD Wakapolri langsung didampingi tim pelaksana RBP yang diwakili Ketua Tim 1 sd 9, dan peserta eksternal dari pengamat kepolisian, LIPI dan Komnas HAM. Dalam sambutan pembukaannya Deputi Seswapres Bidang Politik menyampaikan bahwa saat ini publik telah mengakui keberhasilan kinerja Polri khususnya dalam kasus-kasus terorisme dan keberhasilan ini hendaknya perlu diikuti dengan keberhasilan dibidang lainnya. Pasca tragedi Mesuji dan Bima perlu dilakukan pengkajian secara komperhensip terkait dengan profesionalisme Polri, oleh karenanya secara simultan dalam kurun waktu 6 (enam) LIPI melaksanakan penelitian Menuju Polri yang Profesional dalam Melayani Masyarakat. Sebagai penyaji pertama disampaikan Prof. Dr. Muhammad Mustofa. MA  Guru Besar Kriminologi FISIP-UI dengan topik  Reformasi Polri : Menuju Polri yang Profesional dalam Melayani Masyarakat; penyaji kedua disampaikan Prof. Dr. Bambang Widodo Umar Dosen Ilmu Kepolisian UI dengan topik Restrukturisasi Polri; penyaji ketiga disampaikan Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Farouk Muhammad Ketua Panitia Akuntabilitas Publik DPD RI dengan topik Reformasi (Kultural) Polri Menengok Kembali Struktur dan penyaji keempat disampaikan Yosep Adi Prasetyo dari Komnas HAM dengan topik  Akuntabilitas Polisi dan Perlindungan HAM. Dalam responnya Wakapolri menyampaikan bahwa Reformasi Polri sesungguhnya telah digulirkan pasca reformasi nasional dengan diterbitkannya “Buku Biru Reformasi Polri”. Secara sistem program reformasi Polri terus digulirkan seiring dengan pencanangan program reformasi nasional. Berbagai terobosan kreatif, piranti lunak, kebijakan dan sistem telah digelorakan dalam upaya percepatan reformasi Polri dan tahun 2012 ini telah dicanangkan sebagai tahun peningkatan kinerja dan prestasi. Namun faktanya independensi Polri sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategi diantaranya politic, political, public pressure, policy, prajurit militer, publish/ media, penasehat hukum, politician (8 P). Tekad mewujudkan Polri yang Profesional dalam Melayani Masyarakat tetap menjadi komitmen. Dalam kesempatan itu dibagi kepada peserta FGD diluar Polri PIN dan leaflet  Maklumat Kapolri  tentang pelayanan prima, anti KKN dan anti kekerasan. Maju terus komitmen reformasi Polri. SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI . . . . . . . . . .
meilinamabespolri.blogspot.com