Berani Jujur Hebat

Berani Jujur Hebat !!!!!

Menyongsong hari anti korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember, Wakapolri pada kesempatan apel olahraga pagi 7 Desember 2012 memberikan arahan kepada para Pati dan staf jajaran Mabes Polri. Wakapolri minta kepada staf dan jajaran untuk mendukung program pemerintah dibidang pemberantasan korupsi khususnya di internal Polri. Bahwa sesungguhnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah digelorakan di lingkungan Polri sejak lama diantaranya melalui “Maklumat Kapolri” tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk melakukan tema Berani Jujur Hebat dalam rangka hari anti korupsi sedunia tanggal 9 Desemeber 2011 dan mendeklarasikan Tahun 2012 sebagai Tahun Peningkatan Kinerja dan Prestasi serta pemasangan PIN “Pelayan Prima Anti Korupsi, Anti KKN dan Anti Kekerasan, ” yang memberikan makna di dadanya itu komitmen dan tekad bersama-sama untuk menciptakan polisi yang anti korupsi dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Namun itu semua tidak bisa dilakukan sendiri oleh Polri tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan bantuan masyarakat untuk mendukung dan bersama-sama mengawasi kinerja Polri; demikian disampaikan Wakapolri selaku pengambil apel olahraga pagi pada Jumat 7 Desember 2012. Pemasangan PIN itu bukan pura-pura, tapi sepenuhnya menjadi tekad kepolisian untuk berani, jujur dan mempertanggung jawabkan setiap kinerjanya. Oleh karenanya pada moment peringatan anti korupsi sedunia melalui pemasangan spanduk raksasa di gedung TNCC Mabes Polri oleh KPK, Polri sangat menyambut baik. Bravo Polri ………………..

SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI

meilinamabespolri.blogspot.com

Quick Wins Reformasi Birokrasi Polri Tahun 2012

Pencapaian Quick Wins Reformasi Birokrasi Polri Tahun 2012

======================================

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/346/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pengesahan Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014, yang meliputi 9 (sembilan) program, 31 kegiatan dan 171 Rencana Aksi, yang tidak lain sebagai penjabaran dan aktualisasi pencapaian 8 (delapan) bidang area perubahan Reformasi Birokrasi Nasional yaitu bidang Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-Undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Mindset dan Cultureset Aparatur. Masing-masing area perubahan tersebut telah ditetapkan quick wins yang keseluruhannya berjumlah 17 quick wins sebagai program unggulan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Polri. Hasil evaluasi pelaksanaan ke 17 quick wins tersebut, sebagai berikut :

1.   Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Pembentukan 129 Unit Lantas Tipe Rural dan Tipe Prarural sesuai Perkap 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek (buka skeleton) dalam rangka penguatan Organisasi Polri tingkat Polres dan Polsek.

2.   Program Penataan Tata Laksana

Pengembangan LPSE Polri di Mabes Polri dan 31 Polda, dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik guna mewujudkan good governance & clean government

3.   Program Penataan Perundang-undangan

Melaksanakan sosialisasi Perkap Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian, guna meningkatkan pemahaman dan konsistensi tata cara pembuatan dan penyusunan Peraturan Kepolisian.

4.   Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Bidang Reskrim

Penyusunan draft SOP tentang Pelayanan Pengaduan Komplin Masyarakat, dalam rangka mendorong dan meningkatkan kinerja reserse agar lebih profesional, transparan dan akuntabel sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat

b. Bidang Intelkam

Telah tersusun SOP tentang Pelayanan penerbitan SKCK, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan pengurusan SKCK.

c. Bidang Lalu Lintas

Telah tersusun SOP Pelayanan SIM; (SOP SIM Keliling, SOP SIM Corner, SOP SIM Komunitas); SOP Pelayanan STNK (SOP Samsat Keliling; SOP Corner; SOP Samsat Drive Thru; SOP Samsat Door to Door) dan SOP Pelayanan BPKB, guna mengurangi penyimpangan dan mempercepat proses penyelesaian pengurusan SSB.

d. Bidang Sabhara

Telah tersusun SOP Pelayanan Publik bidang Sabhara tentang Patroli Dialogis guna memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat sehingga kehadiran anggota Sabhara pada tempat-tempat rawan sangat diharapkan oleh masyarakat dan Bantuan search and rescue (Ban SAR) untuk memberikan tindakan pertama dengan cepat pada setiap terjadinya bencana.

e. Bidang Binmas

Penggelaran 53 ribu Bhabinkamtibmas/petugas Polmas pada setiap desa/ kelurahan sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

f. Bidang Polair

Penerapan SOP tentang Patroli di wilayah perairan Indonesia dan perbatasan sekaligus dalam rangka mendukung prioritas kerja Pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia

g. Bidang Brigade Mobile (Brimob)

1) Mendirikan pusat pelaporan ancaman bom, SAR dan KBR untuk memudahkan/mempercepat masyarakat dalam menyampaikan informasi tentang ancaman bom, bencana alam dan zat kimia berbahaya.

2) Penerapan SOP tentang Quick respon Jibom, SAR dan KBR untuk membantu Brimob dalam meningkatkan kecepatan pencegahan maupun penanganan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkannya.
5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penerapan Standar Kompetensi Jabatan, sehingga pada penempatan dalam jabatan dilaksanakan sesuai kompetensi jabatan yang dipersyaratkan (the right man on the right job); memacu anggota untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja individu; mengurangi ketidakpuasan personel terhadap penempatan dalam jabatan dan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Polri.

6. Program Manajemen Perubahan

Telah tersusun draft Dokumen Strategi Manajemen Perubahan sebagai acuan dan kerangka kerja dalam merumuskan tujuan, target, dan faktor-faktor keberhasilan dari Reformasi Birokrasi Polri.

7.   Program Penguatan Pengawasan.

Percepatan proses penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan atau komplin masyarakat tentang penyimpangan perilaku anggota/PNS Polri, oleh Itwasum Polri, Div Propam Polri dan Biro Wasidik Bareskrim Polri guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengaduan tentang penyimpangan perilaku anggota/PNS Polri.

8. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Telah tersusun Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Polri sehingga setiap kinerja Polri menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat

Secara bertahap terus digelorakan dan diimplementasikan sampai dengan tingkat satuan terbawah. Sehingga dengan demikian outcome yang diharapkan dari setiap kinerja Polri dapat langsung dirasakan oleh masyarakat selaku penerima manfaat dan layanan Polri. Amin, amin, amin

Apakah Polri siap ? Jawabnya Siap…………… Yuk kita dukung !!!

SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI ..........

meilinamabespolri.blogspot.com

Akselerasi PMPRB

Akselerasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

==============================================================

Menjelang penyampaian laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri melalui system online dalam mekanisme model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri yang berbasis prinsip-prinsip Total Quality Management (TQA) pada tanggal 15 Desember 2012, Tim Sekretariat RBP bersama-sama dengan Tim dari Inspektorat Umum selaku leading sector terus melakukan konsolidasi secara inten baik di tingkat Satker jajaran Mabes Polri maupun pada tingkat Satker Kewilayahan melalui rapat Pokja baik yang dilaksanakan di Jakarta maupun pemusatan di puncak dengan maksud agar lebih focus dan konsentrasi dalam memahami model pelaporan dengan system yang baru tersebut. Karena disadari bahwa system yang baru ini sungguh sangat berbeda dengan pola pelaporan sebelumnya khususnya bagi para pelaksana Reformasi Birokrasi Polri baik tingkat Satker maupun para pelaksana teknis program I sd IX karena ketentuan yang diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB (P-PMPRB) tersebut cukup rumit dan benar-benar kurang sulit disinkronkan dengan program, kegiatan dan rencana aksi sebagaimana dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri. Sehingga proses pembelajaran tersebut tidak dapat dilakukan secara instan tapi harus gradual step by step. Selama ini kita mengenal 9 program, 31 kegiatan dan 171 rencana aksi, sekarang dengan diterapkannya P-PMPRB dikenal dengan 2 komponen, 9 kriteria, 28 sub kriteria, dan 143 guiding question. Oleh karena itu dalam rangka akselerasi pelaporan dead line 15 Desember 2012 maka dengan upaya yang telah maksimal tersebut, Polri akan mencoba menyusun dan mengirimkan “ Profil Polri “  namun masih dalam konteks pembahasan panel 1 dimana idealnya sampai dengan panel 3. Semoga apa yang diharapkan pemerintah melalui kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional untuk mewujudkan 3 sasaran yang akan dicapai yaitu terwujudnya penguatan birokrasi Pemerintah dalam rangka pemerintahan yang bersih  dan  bebas  KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja  birokrasi tersebut, Polri dapat memberikan kontribusi positif melalui gambaran profil Polri sebagai wujud pelaksaaan kinerja Polri. Dan pada batas akhir pengiriman pada bulan Maret 2013, akan tergambarkan secara lengkap Profil Polri sampai dengan pembahasan panel 3 yang diharapkan dapat meningkatkan nilai kinerja Polri yang pada gilirannya meningkatkan tunjangan kinerja.

Apakah Polri siap ? Jawabnya Siap…………… Yuk kita dukung !!!

SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI ..........

meilinamabespolri.blogspot.com