Reformasi Birokrasi Polri

Pengertian Reformasi Birokrasi Polri

Reformasi Birokrasi Polri adalah upaya penyempurnaan dan perbaikan sistem birokrasi yang berlaku di lingkungan organisasi Polri yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat sebagai obyek pelayanan Polri karena pengaruh lingkungan lokal, regional maupun global dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat yang mengharapkan transparansi, kepastian hukum, kemudahan, keadilan sesuai dengan tupok, fungsi dan peranan Polri. 

> 3 Sasaran; Terwujudnya  Polri yang bersih dan bebas KKN; Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat; Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi Polri.

> 8 Area/ bidang perubahan; Organisasi; Tata Laksana; Peraturan Perundang-undangan; SDM Aparatur; Pengawasan; Akuntabilitas; Pelayanan public; Mind set dan culture set aparatur.

> 9 Program RBP; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tata Laksana; Penataan Peraturan Perundang-Undangan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;  Manajemen Perubahan; Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

> Hasil yang diharapkan; Terbangunnya Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran; Terbangunnya sistem , proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai Good Governance; Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; Terwujudnya kemampuan Lembaga dalam memberikan pelayanan prima; Terbangunnya kualitas SDM Aparatur berintegritas, profesional, modern dan sejahtera; Adanya perubahan Mind Set dan Culture Set serta terbangunnya Birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi; Meningkatnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang bersih & bebas KKN; Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

> 31 Kegiatan dan 171 Rencana Aksi. SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI......

meilinamabespolri.blogspot.com

Pelayanan prima, anti KKN, anti kekerasan

POLRI..... 

PELAYANAN PRIMA, ANTI KKN, 
ANTI KEKERASAN

PELAYANAN PRIMA ....... 

PENGABDIAN, TUGAS, KEWAJIBAN, 

TANGGUNG JAWAB

BUKAN KARENA HAK DAN KEWENANGAN

Demikian selalu digelorakan bapak Wakapolri pada setiap kesempatan diantaranya pada apel olah raga pagi. Sebelum menyampaikan arahan selalu didahului dengan penyampaian komitmen sebagaimana diatas.  Sukses Polisi Nasional. SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI....

meilinamabespolri.blogspot.com

Rencana Tindak Lanjut hasil semiloka RBP

Rencana tindak lanjut Semiloka dan Visualisasi

Reformasi Birokrasi Polri

Rencana tindak lanjut hasil Semiloka dan Visualisasi Reformasi Birokrasi Polri yang telah dilaksanakan pada tanggal 15-16 Mei 2012 di STIK, sebagai berikut:

1.melaksanakan Supervisi Penjamin Kualitas (QA) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri yang akan dilakukan dengan mengikutsertakan Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Polri dan pengawas eksternal dari United Nation Agency khususnya UNODC, Kompolnas, Penasihat Kapolri dan Konsultan Reformasi Birokrasi Polri;

2. melaksanakan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan Polri, yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal Polri;

3. menindaklanjuti komitmen eksternal dan internal Polri terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri di tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan dengan terobosan kreatif (creative breaktrough) untuk mengakselerasikan capaian:

I. Peningkatan kinerja Polri yang bersih dan bebas dari KKN serta anti kekerasan, kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 1.Jaminan bersih dan bebas KKN,  aplikasinya (a.SOP bentuk- bentuk pelayanan Polri yang terukur, minimal dengan kriteria: jelas persyaratannya baik dari pihak pelanggan maupun pelayan; jelas mekanisme dan tahapannya;  jelas/ada kepastian waktu, biayanya; cukup sarana/ fasilitasnya; ukuran atau bukti selesainya pelayanan; saluran dan penanganan komplain bila pelayanan tidak sesuai SOP; memberi akses dan mengatur mekanisme control internal dan eksternal pada saat pasca pelayanan; b. No cash pay / transaction untuk pelayanan yang pakai bayar; c. Kontrol yang efektif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi; Terapkan tegas dan konsisten reward and funishment); 2. Anti kekerasan, aplikasinya a. menanamkan budaya anti kekerasan sejak di lemdik (ESQ, NAC, RBT/Reality Based Training, Outbound); b. SOP yang mencerminkan  anti kekerasan; c. pengawasan melekat, fungsional dan eksternal yang efektif sejak tahap perencanan , pelaksanaan, evaluasi, d. reward and punishment.

II. Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima pada setiap unit Kerja Polri”  memiliki tiga kegiatan, yaitu: a. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja; b. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Kabupaten / Kota (Polres / Polresta / Polrestabes / Metro); dan c. Partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan  pelayanan  publik dan  kegiatan yang dilaksanakan yaitu  : (1) Roadmap Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II yang telah dibuat harus terus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata; (2) Harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP); (3) Pembenahan Reserse dalam rangka membangun sistem penyidikan yang berorientasi pada perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan penegakan supremasi hukum; (4) Pembenahan dan perbaikan kinerja Polisi Lalulintas yang merupakan etalase Polri; (5)  Mengoptimalkan program kemitraan (Partnership); (6) Membentuk forum kerjasama dengan dunia akademika; (7) Melibatkan refresentasi masyarakat; (8) Membentuk mekanisme sosial control.

III. Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Polri, Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a,Pembuatan Renja  sepenuhnya berorientasi pada hasil dengan melibatkan bawahan, masyarakat dan stakeholder terkait dengan optimal; b. Mekanisme pengumpulan data, penyusunan dan penetapan kinerja harus memadai / sempurna; c. Indikator kinerja sepenuhnya berorientasi pada SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevan, Time bound); IKU (Iindikator Kinerja Utama) sebagai acuan dalam proses manajemen; dan d. Dokumen LAKIP dimanfaatkan untuk langkah perbaikan internal. Bagaimana, siap melaksanakan ? SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI......

meilinamabespolri.blogspot.com

bunda Theresia

Kalau kamu ingin mencapai cita-citamu,
pasti akan selalu ada orang yang menentangmu,
Abaikanlah tetap raih cita-citamu.
 
Perbuatan bagus yang harus kamu lakukan
mungkin akan dilupakan besok,
Abaikanlah tetap lakukan.
 
Kejujuran dan keterus terangan dapat membuatmu terluka,
Abaikanlah tetap jujur dan berterus terang.
 
Apapun yang kamu bangun bisa dihancurkan,
Abaikanlah tetap membangun.
 
Kamu memberi yang terbaik dan disakiti,
Abaikanlah tetap berikan yang terbaik.
 
 ( Bunda Theresia )

semangat............!!!!!!!!!!!!!!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upaya mengatasi hambatan dan tantangan lak RBP

Upaya mengatasi hambatan dan tantangan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri

Secara keseluruhan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri dapat mencapai hasil yang optimal manakala masyarakat mendukung sepenuhnya dan komitmen Polri untuk melaksanakan. Sehingga belum maksimalnya nilai yang dicapai Polri, bukan semata-mata karena faktor internal di lingkungan Polri, namun turut juga berperan aktif masyarakat secara ekternal. Oleh karenanya beberapa langkah dalam upaya mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi Polri dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dapat diberikan solusi sebagai berikut, diantaranya:

1. Dalam rangka penyebaran personel Polri agar menyentuh sampai  dengan titik-titik pelayanan terdepan dan terjauh melalui penambahan jumlah personil Polri, pada tahun 2012 Polri akan menambah personil sebanyak 10.000 orang untuk Bintara dan Tamtama; mengimplementasikan restrukturisasi Polri melalui penjabaran Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Polri tingkat Kewilayahan; mempercepat mobilitas pergeseran personil dalam rangka perkuatan pada tingkat Polres dan Polsek agar dapat melakukan pelayanan secara prima; menerapkan strategi pelayanan Polri kepada masyarakat dengan meningkatkan kapasitas Bhabinkamtibmas melalui program unggulan satu desa satu petugas Polisi;

2.  Kondisi personel Polri pada tingkat Brigadir mencapai 85% dari kekuatan Polri belum seluruhnya mendapatkan pendidikan yang cukup sedangkan dalam hal pendidikan pembentukan masih dirasakan sangat singkat, maka upaya yang dilakukan adalah ; meningkatkan kualitas Bintara Polri dengan mengembalikan program pendidikan pembentukan Bintara yang dipersingkat 5 bulan dikembalikan seperti semula; peningkatan program pendidikan dan latihan bagi personil Polri dalam rangka mengembangkan ketrampilan teknis kepolisian guna peningkatan profesionalisme yang bermuara pada pelayanan masyarakat; peningkatan pemberian tunjangan kinerja bagi personil Polri;

3.  Aspek sarana dan prasarana, dimana biaya perawatan dan pemeliharaan masih sangat mini akan diupayakan pengembangan sarana prasarana untuk mencapai kebutuhan minimal;

4. Aspek Anggaran yang masih terbatas akan menghambat proses pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri, maka Polri mensiasati masalah anggaran dengan ; mensinergikan anggaran, program, kegiatan dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Polri dengan program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja dan anggaran Satker yang didukung melalui DIPA dan RKAKL disamping upaya usulan penambahan anggaran untuk tahun 2012.

5. Sedangkan dalam rangka menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif dilaksanakan sinkronisasi dan revisi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih kewenangan yang menghambat proses penegakan hukum oleh Polri dan mengkoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga dan Instansi tingkat daerah mengenai kebijakan yang akan berdampak terhadap kondisi stabilitas kamtibmas yang diakibatkan dari ekses pemilukada. Amin. Semoga dapat mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri. SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI......

meilinamabespolri.blogspot.com

Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan RBP

Peran aktif masyarakat dalam

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri

=================================================

Hasil analisis dan evaluasi pencapaian Reformasi Birokrasi Polri tahun 2004–2009 (Gelombang I),  secara rata-rata mendapat nilai baik, yaitu 3,63 dari nilai tertinggi 4, dengan kesimpulan bahwa Polri telah siap untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi. Nilai tertinggi  didapat pada program Quick Wins, dengan nilai 3,88 yaitu terkait dengan Pelayanan Quick Respons Sabhara, Transparansi Pelayanan di bidang SIM, STNK dan BPKB dan Transparansi Pelayanan di bidang Penyidikan disusul dengan 3 (tiga) unsur lainnya yaitu Kelembagaan 3,66; SDM 3,55; dan Tatalaksana 3,42). Hal ini menunjukkan upaya Polri dalam melakukan Program Quick Wins dapat berdampak nyata dan membuahkan hasil serta dirasakan oleh masyarakat. Secara keseluruhan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri dapat mencapai hasil yang optimal manakala masyarakat mendukung sepenuhnya. Sehingga belum maksimalnya nilai yang dicapai Polri, bukan semata-mata karena faktor internal di lingkungan Polri, namun turut juga berperan aktif masyarakat secara ekternal. 

Beberapa hambatan dan tantangan secara internal Polri diantaranya : Penyebaran personel Polri belum menyentuh sampai  titik-titik pelayanan terdepan dan terjauh; Kondisi personel Polri pada tingkat Brigadir mencapai 85% dari kekuatan Polri belum seluruhnya mendapatkan pendidikan yang cukup sedangkan dalam hal pendidikan pembentukan masih dirasakan sangat singkat; Aspek sarana dan prasarana, dimana biaya perawatan dan pemeliharaan masih sangat mini; Aspek Anggaran masih terbatas, hal ini menghambat proses pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri yang telah ditetapkan sedangkan secara eksternal bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami tentang Program Reformasi Birokrasi Polri; Sebagian masyarakat masih belum mau berubah   terhadap perubahan yang dilakukan oleh Polri (masyarakat ingin mengambil jalan pintas ketika berhadapan dengan Polisi); Masyarakat masih menganggap bahwa Polri masih belum berubah, sehingga masih terbangun opini tentang kejelekan kinerja Polri; Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih relatif rendah sehingga cenderung melanggar hukum. Diharapkan masyarakatpun menjadi reformis, karena keberhasilan Reformasi Birokrasi Polri sesungguhnya bukan semata-mata perjuangan Polri sendiri namun peran aktif masyarakat memiliki peranan strategis dalam keberhasilan Reformasi Birokrasi Polri. Yuuuukkkk dukung Reformasi Birokrasi Polri. SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI......

meilinamabespolri.blogspot.com

RBP - Renja Polri 2013

Program Reformasi Birokrasi Polri

masuk dalam Renja Polri tahun 2013.

Tahun 2013, merupakan kelanjutan dari pelaksanaan arah kebijakan Polri tahun 2012 dalam rangka ”mendinamisir dan menggelar pelayanan  masyarakat dan sinergi polisional secara lengkap dalam mewujudkan kondisi yang menjamin pembangunan nasional yang berwawasan keamanan”. Bersamaan dengan pencapaian arah kebijakan Polri tahun 2013 tersebut, Program Reformasi Birokrasi Polri merupakan salah satu bagian sasaran prioritas pencapaian kebijakan dan strategi Polri. Sesungguhnya program Reformasi Birokrasi Polri tidak lain sebagai salah satu upaya percepatan pencapaian Renstra Polri tahun 2011-2014 yang bermuara pada pelayanan kamtibmas prima diakhir  tahun 2014, disamping dalam rangka mendukung program Nasional mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan dimuatnya program Reformasi Birokrasi Polri sebagai salah satu Kebijakan dan strategi Polri serta sasaran prioritas Polri tahun 2013 maka mempermudah untuk mendapatkan dukungan anggaran. Hal ini telah dibahas dalam rapat Pokja penyusunan Renja Polri tahun 2013 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2012 dipimpin Kabag Jakum Ro Jakstra Srena Polri Kombes Pol. Drs. Imam Djauhari. Turut hadir pula dalam rapat Pokja para pemegang Program Polri yang secara langsung sebagai penanggung jawab program. Yukkkk, kita songsong pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri tahun 2013 dengan optimis. SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI....

meilinamabespolri.blogspot.com