Berani Jujur Hebat

Berani Jujur Hebat !!!!!

Menyongsong hari anti korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember, Wakapolri pada kesempatan apel olahraga pagi 7 Desember 2012 memberikan arahan kepada para Pati dan staf jajaran Mabes Polri. Wakapolri minta kepada staf dan jajaran untuk mendukung program pemerintah dibidang pemberantasan korupsi khususnya di internal Polri. Bahwa sesungguhnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah digelorakan di lingkungan Polri sejak lama diantaranya melalui “Maklumat Kapolri” tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk melakukan tema Berani Jujur Hebat dalam rangka hari anti korupsi sedunia tanggal 9 Desemeber 2011 dan mendeklarasikan Tahun 2012 sebagai Tahun Peningkatan Kinerja dan Prestasi serta pemasangan PIN “Pelayan Prima Anti Korupsi, Anti KKN dan Anti Kekerasan, ” yang memberikan makna di dadanya itu komitmen dan tekad bersama-sama untuk menciptakan polisi yang anti korupsi dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Namun itu semua tidak bisa dilakukan sendiri oleh Polri tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan bantuan masyarakat untuk mendukung dan bersama-sama mengawasi kinerja Polri; demikian disampaikan Wakapolri selaku pengambil apel olahraga pagi pada Jumat 7 Desember 2012. Pemasangan PIN itu bukan pura-pura, tapi sepenuhnya menjadi tekad kepolisian untuk berani, jujur dan mempertanggung jawabkan setiap kinerjanya. Oleh karenanya pada moment peringatan anti korupsi sedunia melalui pemasangan spanduk raksasa di gedung TNCC Mabes Polri oleh KPK, Polri sangat menyambut baik. Bravo Polri ………………..

SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI

meilinamabespolri.blogspot.com

Quick Wins Reformasi Birokrasi Polri Tahun 2012

Pencapaian Quick Wins Reformasi Birokrasi Polri Tahun 2012

======================================

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/346/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pengesahan Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014, yang meliputi 9 (sembilan) program, 31 kegiatan dan 171 Rencana Aksi, yang tidak lain sebagai penjabaran dan aktualisasi pencapaian 8 (delapan) bidang area perubahan Reformasi Birokrasi Nasional yaitu bidang Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-Undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Mindset dan Cultureset Aparatur. Masing-masing area perubahan tersebut telah ditetapkan quick wins yang keseluruhannya berjumlah 17 quick wins sebagai program unggulan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Polri. Hasil evaluasi pelaksanaan ke 17 quick wins tersebut, sebagai berikut :

1.   Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Pembentukan 129 Unit Lantas Tipe Rural dan Tipe Prarural sesuai Perkap 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek (buka skeleton) dalam rangka penguatan Organisasi Polri tingkat Polres dan Polsek.

2.   Program Penataan Tata Laksana

Pengembangan LPSE Polri di Mabes Polri dan 31 Polda, dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik guna mewujudkan good governance & clean government

3.   Program Penataan Perundang-undangan

Melaksanakan sosialisasi Perkap Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian, guna meningkatkan pemahaman dan konsistensi tata cara pembuatan dan penyusunan Peraturan Kepolisian.

4.   Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Bidang Reskrim

Penyusunan draft SOP tentang Pelayanan Pengaduan Komplin Masyarakat, dalam rangka mendorong dan meningkatkan kinerja reserse agar lebih profesional, transparan dan akuntabel sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat

b. Bidang Intelkam

Telah tersusun SOP tentang Pelayanan penerbitan SKCK, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan pengurusan SKCK.

c. Bidang Lalu Lintas

Telah tersusun SOP Pelayanan SIM; (SOP SIM Keliling, SOP SIM Corner, SOP SIM Komunitas); SOP Pelayanan STNK (SOP Samsat Keliling; SOP Corner; SOP Samsat Drive Thru; SOP Samsat Door to Door) dan SOP Pelayanan BPKB, guna mengurangi penyimpangan dan mempercepat proses penyelesaian pengurusan SSB.

d. Bidang Sabhara

Telah tersusun SOP Pelayanan Publik bidang Sabhara tentang Patroli Dialogis guna memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat sehingga kehadiran anggota Sabhara pada tempat-tempat rawan sangat diharapkan oleh masyarakat dan Bantuan search and rescue (Ban SAR) untuk memberikan tindakan pertama dengan cepat pada setiap terjadinya bencana.

e. Bidang Binmas

Penggelaran 53 ribu Bhabinkamtibmas/petugas Polmas pada setiap desa/ kelurahan sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

f. Bidang Polair

Penerapan SOP tentang Patroli di wilayah perairan Indonesia dan perbatasan sekaligus dalam rangka mendukung prioritas kerja Pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia

g. Bidang Brigade Mobile (Brimob)

1) Mendirikan pusat pelaporan ancaman bom, SAR dan KBR untuk memudahkan/mempercepat masyarakat dalam menyampaikan informasi tentang ancaman bom, bencana alam dan zat kimia berbahaya.

2) Penerapan SOP tentang Quick respon Jibom, SAR dan KBR untuk membantu Brimob dalam meningkatkan kecepatan pencegahan maupun penanganan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkannya.
5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penerapan Standar Kompetensi Jabatan, sehingga pada penempatan dalam jabatan dilaksanakan sesuai kompetensi jabatan yang dipersyaratkan (the right man on the right job); memacu anggota untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja individu; mengurangi ketidakpuasan personel terhadap penempatan dalam jabatan dan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Polri.

6. Program Manajemen Perubahan

Telah tersusun draft Dokumen Strategi Manajemen Perubahan sebagai acuan dan kerangka kerja dalam merumuskan tujuan, target, dan faktor-faktor keberhasilan dari Reformasi Birokrasi Polri.

7.   Program Penguatan Pengawasan.

Percepatan proses penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan atau komplin masyarakat tentang penyimpangan perilaku anggota/PNS Polri, oleh Itwasum Polri, Div Propam Polri dan Biro Wasidik Bareskrim Polri guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengaduan tentang penyimpangan perilaku anggota/PNS Polri.

8. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Telah tersusun Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Polri sehingga setiap kinerja Polri menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat

Secara bertahap terus digelorakan dan diimplementasikan sampai dengan tingkat satuan terbawah. Sehingga dengan demikian outcome yang diharapkan dari setiap kinerja Polri dapat langsung dirasakan oleh masyarakat selaku penerima manfaat dan layanan Polri. Amin, amin, amin

Apakah Polri siap ? Jawabnya Siap…………… Yuk kita dukung !!!

SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI ..........

meilinamabespolri.blogspot.com

Akselerasi PMPRB

Akselerasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

==============================================================

Menjelang penyampaian laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri melalui system online dalam mekanisme model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri yang berbasis prinsip-prinsip Total Quality Management (TQA) pada tanggal 15 Desember 2012, Tim Sekretariat RBP bersama-sama dengan Tim dari Inspektorat Umum selaku leading sector terus melakukan konsolidasi secara inten baik di tingkat Satker jajaran Mabes Polri maupun pada tingkat Satker Kewilayahan melalui rapat Pokja baik yang dilaksanakan di Jakarta maupun pemusatan di puncak dengan maksud agar lebih focus dan konsentrasi dalam memahami model pelaporan dengan system yang baru tersebut. Karena disadari bahwa system yang baru ini sungguh sangat berbeda dengan pola pelaporan sebelumnya khususnya bagi para pelaksana Reformasi Birokrasi Polri baik tingkat Satker maupun para pelaksana teknis program I sd IX karena ketentuan yang diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB (P-PMPRB) tersebut cukup rumit dan benar-benar kurang sulit disinkronkan dengan program, kegiatan dan rencana aksi sebagaimana dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri. Sehingga proses pembelajaran tersebut tidak dapat dilakukan secara instan tapi harus gradual step by step. Selama ini kita mengenal 9 program, 31 kegiatan dan 171 rencana aksi, sekarang dengan diterapkannya P-PMPRB dikenal dengan 2 komponen, 9 kriteria, 28 sub kriteria, dan 143 guiding question. Oleh karena itu dalam rangka akselerasi pelaporan dead line 15 Desember 2012 maka dengan upaya yang telah maksimal tersebut, Polri akan mencoba menyusun dan mengirimkan “ Profil Polri “  namun masih dalam konteks pembahasan panel 1 dimana idealnya sampai dengan panel 3. Semoga apa yang diharapkan pemerintah melalui kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional untuk mewujudkan 3 sasaran yang akan dicapai yaitu terwujudnya penguatan birokrasi Pemerintah dalam rangka pemerintahan yang bersih  dan  bebas  KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja  birokrasi tersebut, Polri dapat memberikan kontribusi positif melalui gambaran profil Polri sebagai wujud pelaksaaan kinerja Polri. Dan pada batas akhir pengiriman pada bulan Maret 2013, akan tergambarkan secara lengkap Profil Polri sampai dengan pembahasan panel 3 yang diharapkan dapat meningkatkan nilai kinerja Polri yang pada gilirannya meningkatkan tunjangan kinerja.

Apakah Polri siap ? Jawabnya Siap…………… Yuk kita dukung !!!

SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI ..........

meilinamabespolri.blogspot.com

Strategi Perubahan Mindset dan Culturset Polri

KONSEP STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN

MIND SET DAN CULTURE SET POLRI

Tantangan perubahan Mind Set dan Culture Set dirasakan sangat berat karena terlanjur mewarisi Mind Set dan Culture Set pada masa sebelumnya yang merupakan paradigma yang membentuk sikap dan perilaku dengan pola-pola tindakan yang konvensional, birokrasi yang patrimonial, serta orientasi pada jabatan dan kekuasaan dengan berbagai perwujudan tindakannya. Untuk menjawab tantangan perubahan tersebut, Polri melaksanakan program perubahan yang dikemas dalam Grand Strategi Polri tahun 2005-2025 sekaligus dalam rangka pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menganut paradigma baru menuju masyarakat madani yang menjunjung tinggi Supremasi Hukum, Moral dan Etika, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Transparansi Good Governance dan Clean Governance.

Meskipun Polri telah menunjukkan nilai yang baik dan dianggap telah siap melaksanakan Reformasi Birokrasi Gelombang II, sesuai hasil evaluasi pelaksanaan Gelombang I yang menunjukkan nilai yang baik, yaitu 3,63 terhadap 4 (empat) area perubahan yaitu : Quick Wins, Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia namun masih terdapat berbagai hal yang belum sesuai dengan harapan, yaitu pencapaian sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II secara baik sesuai dengan yang diinginkan sekaligus upaya untuk menjawab tantangan perubahan.

Sesuai dengan area perubahan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II khususnya pada progam VI/ Manajemen Perubahan telah ditetapkan sebagai quick wins adalah Dokumen Strategi Manajemen Perubahan. Konsep tersebut saat ini telah memasuki tahap finalisasi dengan 3 (tiga) Strategi unggulan yaitu  Strategi Perubahan; Strategi Komunikasi dan Strategi Pendidikan & Pelatihan yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) strategi yaitu jangka pendek tahun 2012 berupa Hibrids Strategy; jangka menengah tahun 2013 adalah strategi pengembangan (development strategy) dan jangka panjang tahun 2014 adalah strategi penyehatan organisasi (turnaround strategy), dengan sasaran:

a.Pada tahun 2012; telah tertanam dalam sikap dan perilaku mengenai perubahan mind set dan culture set.

b.Pada tahun 2013; terwujud meningkatnya komitmen anggota dalam perubahan mind set dan culture set.

c.Pada tahun 2014; telah terbangunnya situasi anggota untuk secara diri sendiri dan bagi kepentingan organisasi mampu menggerakkan partisipasi tentang perubahan mind set dan culture set.

Berdasaarkan hasil penelitian di 18 Polda dan tentu dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal maka sasaran yang akan dicapai terhadap perubahan Mind Set ditingkat individu dengan kondisi asumsi di masyarakat terhadap perilaku anggota Polri dalam tindakan-tindakan sebagai berikut : 1) cepat puas; 2) kurang kreatif & inovatif; 3) kurang mampu memperbaiki diri; 4) tidak mampu berkompetisi secara bebas & sehat; 5) kurang gemar membaca & menulis; 6) membenarkan yang biasa  tidak membiasakan yang benar; 7) senang melihat orang lain susah & susah melihat orang lain senang; senang melihat orang senang dan senang melihat orang susah 8) senang dibelaskasihani dan bangga dapat gratis; 9) tidak konsekuen tidak konsisten; 10) bersifat ganda embivalen; 11) menggampangkan permasalahan;12) takut gagal; 13) pandai membina hubungan vertikal dan kurang mampu membina hubungan horizontal; 14) suka berlindung dibalik seseorang/ sponsor; 15) tidak mampu mengemban misi hanya slogan yang   tidak diubah jadi tindakan; 16) yang lebih tua menuntut penghormatan yang muda kurang bisa menghormati yang muda; 17) mental & kultur feodal; 18) mencari prestise tanpa pretasi; 19) ingin kerja ringan  hasil besar tidak mau resiko; 20) pandai menuntut orang lain tidak pandai menuntut diri sendiri atau setara antagonis; reaktif; legalitas; elitis; arogan; otoriter; tertutup; akuntabilitas vertikal; monologis dapat berubah menjadi protagonis; proaktif; legitimate; populis; humanis; demokratis; transparan; akuntabilitas publik dan dialogis.

Sedangkan perubahan Culture Set ditingkat Organisasi, dengan berorientasi pada paradigma kepolisian yang melayani masyarakat yaitu bagaimana menyesuaikan struktur pengelolaan kepolisian agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efektifitas struktur pengelolaan organisasi polisi dalam melayani kebutuhan masyarakat berubah dari pendekatan konvensional kepolisian yang bersifat otoriter, represif, eksklusif dan sentralistik menuju pada pendekatan personel, pemecahan masalah, proaktif dan penyelesaian konflik yang saat ini telah digulirkan agar terus dioptimalkan sampai dengan tercapainya kualitas pelayanan prima. 

Semua bisa terwujud dengan komitmen dan dukungan setiap anggota Polri baik ditingkat staf maupun pimpinan. Amin

SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI

meilinamabespolri.blogspot.com

Rapat kerja Kompolnas

Rapat Kerja Kompolnas dan Polri

Dalam rangka penajaman Renstra Polri Tahun 2013-2014 dan penyusunan arah Bijak Polri oleh Kompolnas kepada Presiden tahun 2015-2019 telah dilaksanakan rapat kerja antara Kompolnas dengan Polri yang difasilitasi oleh Kompolnas, pada hari Selasa sd Rabu 25 – 26 September 2012. Rapat  dibuka oleh Asrena Kapolri dihadiri lengkap para Komisioner Kompolnas yaitu Prof Drs Adrianus Eliasta Meliala MSI MSc, Irjen Pol (Purn) Drs Logan Siagian MH, Brigjen Pol (Purn) Syafriadi Cut Ali, Drs Edi Saputra Hasibuan, Dr Hamidah Abdurrachman dan Dr M Nasser SpKK DLAW, sedangkan dari Polri hadir Karo Jakstra dan Karo RBP Srena Polri beserta staf. Dalam rapat tersebut telah dilakukan pembicaraan awal antara Polri dengan Kompolnas bagaimana mekanisme dan format pengajuan usulan arah Bijak Polri oleh Kompolnas kepada Presiden serta telah disepakati draft penajaman Renstra Polri Tahun 2013-2014 yang ditandatangani oleh Polri dan Kompolnas. Rapat akan dilanjutkan dalam Tim Pokja.      

Bersama Kompolnas, Polri semakin dipercaya masyarakat.

   SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI 

meilinamabespolri.blogspot.com

RBP Semester I Tahun 2012

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri

Semester I periode Januari sd Juni 2012

(sebagaimana telah disahkan tanggal 18 September 2012)

======================================

         

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri semester I periode Januari sd Juni 2012 meliputi 9 (sembilan) program yaitu Program Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tata Laksana; Penataan Peraturan Perundang-undangan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Manajemen Perubahan; Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, 31 kegiatan dan 171 Rencana Aksi, sebagai berikut :

1. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

a. Kegiatan dan Rencana Aksi

1) Kegiatan Restrukturisasi/Penataan Tugas Dan Fungsi Unit Kerja Pada Organisasi Polri, dari 6 rencana aksi, sudah terlaksana 4 rencana aksi dan pada Semester I melaksanakan 2 rencana aksi yaitu: Penyusunan naskah Peraturan Kasatfung Mabes Polri, Kapolda dan Kapolres tentang HTCK sudah selesai dilaksanakan, saat ini dalam proses “Pengkajian HTCK Satfung Mabes Polri sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Polri”, dan Penyusunan Analisa Beban Kerja pada masing-masing fungsi tingkat Mabes Polri dan Satwil sudah selesai dilaksanakan, saat ini  dalam proses “Pengkajian Komposisi Personel Dikaitkan Dengan ABK dari Masing-masing Satfung Di Lingkungan Mabes Polri”, naskah kajian ditandatangani tgl 28 Mei 2012;

2) Kegiatan Penguatan Unit Kerja yang Menangani Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Pelayanan Publik, Kepegawaian dan Diklat, dari 5 rencana aksi, masih melaksanakan 5 rencana aksi yaitu: Pengkajian pembentukan Satpolair, Satpamobvit, Satlantas Metropolitan dan Unit Lantas sesuai Perkap 23 Tahun 2010 tentang SOTK Tingkat Polres dan Polsek (buka skeleton); Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumkit di 6 UPT Bhayangkara; Pembentukan SPN pada Polda Babel, Kepri, Gorontalo dan Maluku Utara; Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan kebutuhan personel dan sarpras sesuai dengan organisasi Polri; Pengembangan organisasi Polri pada tingkat Polres dan Polsek sesuai dengan Perkap Nomor 23 Tahun 2010;

b. Quick Wins

Telah melaksanakan 1 (satu) Quick Wins yang ditetapkan dan masih dilanjutkan dalam proses pengkajian, meliputi: Pelaksanaan Pembentukan Satpolair Tingkat Polres (Tahap III); Pembentukan Unit Lantas  pada Polsek Tipe Rural dan Pra Rural (Tahap II); Implementasi Unit Lantas Tahap I; dan Pembentukan Unit Lantas Polsek Tipe Rural dan Prarural (Tahap II).

2. Program Penataan Tata Laksana

a. Kegiatan dan  Rencana Aksi

1) Kegiatan Penyusunan SOP Penyelenggaraan Tupoksi, dari 3 rencana aksi, sudah terlaksana 1 rencana aksi dan pada Semester I melaksanakan 1 rencana aksi yaitu:  Menghimpun SOP yang baru atau hasil revisi mulai tahun 2011 sedangkan sosialisasi SOP yang baru tahun 2011 belum dilaksanakan;

2) Kegiatan Pembangunan atau Pengembangan E-Government, dilaksanakan dari 4 rencana aksi, sudah terlaksana  2 rencana aksi dan pada Semester I melaksanakan 2 rencana aksi yaitu: Pengembangan LPSE Polri yang diproses secara manual/ konvensionnal (non e-procurement) yang pengumunannya melalui LPSE Polri ; dan Pembangunan dan pengembangan LPSE sampai dengan tingkat kewilayahan secara skala prioritas;

b. Quick Wins

Telah melaksanakan 1 (satu) quick wins sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan pentahapannya yaitu ; Pelaksanaan LPSE Polri sebanyak 275 paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan 61 paket pengadaan barang dan jasa  yang diproses secara manual/ konvensionnal (non e-procurement) yang pengumunannya melalui LPSE Polri; melaksanakan pelatihan aplikasi SPSE di lingkungan Satker Mabes Polri; Pembangunan dan pengembangan LPSE sampai dengan tingkat kewilayahan/Polda secara skala prioritas:

3. Program Penataan Perundang-undangan

a. Kegiatan dan Rencana Aksi

Program Penataan Perundang-undangan melaksanakan 3 (tiga) rencana aksi, yaitu pemetaan atau mapping terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, tidak sinkron dan tumpang tindih; regulasi dan deregulasi terhadap peraturan yang tidak sinkron, tidak harmonis dan tumpang tindih serta regulasi terhadap peraturan perundang-undangan dan Sosialisasi Perkap Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian.

b. Quick Wins

Telah melaksanakan 1 (satu) quick wins sebagaimana yang ditetapkan yaitu Sosialisasi Perkap Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Bidang Reskrim

1) Kegiatan dan Rencana Aksi Yang Telah Dilaksanakan

a) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Publik dengan pencapaian telah disusun draft naskah SOP tentang Pedoman SP2HP; Sistem Informasi Penyidikan; Sistem Pelayanan Masyarakat di Bareskrim Polri (SOP tentang Penerimaan  Laporan Polisi dan SOP Pengaduan Masyarakat. Naskah tersebut ditindaklanjuti dan saat ini dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi oleh Divkum Polri; Pedoman Menajemen Penyidikan Tindak Pidana (Penahanan, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan Penanganan TKP) ; Draft SOP tentang Pelayanan Penyimpanan dan Perawatan Barang Bukti; Merevisi SOP tentang Pelayanan Tahanan.

b) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Polres/Ta/Tabes/Metro dan Polsek, dengan pencapaian Penerapan SOP tentang Pedoman SP2HP, Sistem Informasi Penyidikan, Sistem Pelayanan Masyarakat, Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Pelayanan penyimpanan dan perawatan barang bukti di 445 Polres dari 445 Polres.

c) Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan pencapaian: penyusunan draft SOP tentang Pengaduan Masyarakat. Naskah tersebut ditindaklanjuti dan saat ini dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi oleh Divkum Polri.

2) Quick Wins Yang Dilaksanakan

Penyusunan draft SOP tentang Pengaduan Masyarakat dan pembangunan ruang pelayanan khusus pengaduan complain masyarakat.

b. Bidang Intelkam

1) Kegiatan dan Rencana Aksi 

a) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Publik, dari 4 (empat) rencana aksi, pada Semester I masih melaksanakan  4 (empat) rencana aksi yaitu Penyusunan Perkap/SOP Pedoman Penerbitan SKCK yang saat ini dalam proses harmonisasi pada Divkum Polri; Penyusunan Perkap/SOP Pedoman Surat Ijin Kegiatan Masyarakat yang saat ini dalam proses harmonisasi pada Divkum Polri;  Penyusunan Perkap/SOP tentang Perijinan Senpi non organik TNI/Polri yang saat ini dalam proses harmonisasi pada Divkum Polri; dan Penyusunan Perkap/SOP tentang Pelayanan Handak Komersil yang saat ini dalam proses harmonisasi pada Divkum Polri;

b)Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Polres/Ta/Tabes/Metro, dari 2 rencana aksi, pada Semester I masih melaksanakan 2 rencana aksi yaitu Menerapkan Draft SOP tentang Pelayanan Penerbitan SKCK dengan pelayanan penerbitan SKCK 1 (satu) hari kerja proses 2 (dua) jam selesai; dan Menerapkan Draft SOP tentang Pelayanan Surat Ijin Kegiatan Masyarakat  dengan pelayanan 3 (tiga) hari kerja proses 1 (satu) hari selesai.

c)Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik, dari 1 (satu) rencana aksi masih melaksanakan 1 (satu) rencana aksi yaitu menerapkan SOP tentang Pembentukan Jaringan Intelijen dengan  terbentuknya Jaringan Intelejen Direktorat Politik, Ekonomi, Sosbud, Kamneg dan Bidang Intelejen Teknologi.

2) Quick Wins,

Telah melaksanakan 1 (satu) quick wins sebagaimana yang ditetapkan, yaitu melanjutkan proses harmonisasi pembahasan Perkap tentang Penerbitan SKCK pada Divkum Polri, namun sambil menunggu finalisasi pembahasan telah dilakukan terobosan yaitu kecepatan pelayanan kepada masyarakat; SKCK sudah menggunakan keseragaman format, Pengamanan blangko yang sama mulai dari tingkat Polsek s.d. Mabes Polri dan penulisan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menggunakan 2 (dua) bahasa.

c. Bidang Lalu Lintas

1) Kegiatan dan rencana aksi

Telah menerapkan standar pelayanan publik, Standar Pelayanan Minimal Pada Polres/ Ta/Tabes/Metro dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait dengan pelayanan  SIM, BPKB, STNK dan TNKB dengan hasil memenangkan Piala/Piagam dari Lomba Citra Pelayanan Prima yang dilaksanakan Kementerian PAN dan RBP setiap 2 tahun sekali dengan nama Piala dan Piagam ’CITRA PELAYANAN PRIMA’ dari Presiden RI

2) Quick Wins

Telah melaksanakan program Quick wins sebagaimana yang ditetapkan.

d. Bidang Sabhara

1) Kegiatan dan Rencana Aksi

a) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Publik bidang Sabhara Baharkam Polri dan Polda dari 5 rencana aksi pada Semester I Tahun 2012 telah diimplementasikan sebagai berikut : Pemetaan daerah-daerah Hot spot (Rawan kejahatan, gangguan Kamtibmas dan pelanggaran Hukum) ditiap Satuan Wilayah masing-masing di seluruh Indonesia; Dalam rangka penanganan pemetaan daerah Hot Spot, telah ditambah kendaraan Patroli; Kecepatan mendatangi TKP dapat dicapai dalam waktu  5 sampai 10 menit di 10 Polda; Mengimplementasikan 11 SOP/Pedoman tentang Pelayanan Publik di Bidang Sabhara;

b) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada fungsi Sabhara Polres/Ta/Tabes/Metro, dari 1 (satu)  rencana aksi pada Semester I Tahun 2012 telah diimplementasikan sebagai berikut Melakukan penanganan pemetaan daerah Hot Spot; Melakukan kegiatan mendatangi TKP dapat dicapai dalam waktu 5 sampai 10 menit; Mengimplementasikan 11 SOP/Pedoman tentang Pelayanan Publik di Bidang Sabhara.

c) Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bidang Sabhara dari 2 rencana aksi pada Semester I Tahun 2012 masih melaksanakan 2 rencana aksi, yaitu: Menyusun SOP tentang Penempatan Kotak Patroli oleh masyarakat pada daerah-daerah rawan; dan Menyusun SOP tentang Pemanfaatan call center 112 untuk pelayanan publik di bidang Sabhara.

2) Quick Wins

Telah melaksanakan 1 (satu) quick wins dari 2 (dua) program quick wins sebagaimana yang ditetapkan yaitu Turjawali dengan kegiatan Patroli dialogis R-2;  R-4; R-6; Patroli Sepeda dan Patroli Jalan Kaki. Sedangkan Bantuan Search And Rescue (Ban SAR) dilaksanakan secara insidentil.

e. Bidang Binmas

1) Kegiatan dan Rencana Aksi

a) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Publik bidang Binmas  di Mabes Polri dan Polda, dari 1 (satu) rencana aksi pada Semester I Tahun 2012 masih melaksanakan 1 (satu) rencana aksi yaitu proses harmonisasi di Divkum Polri SOP tentang Pelaksanaan Audit untuk Penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa pengamanan (BUJP);

b) Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada Polres/ Ta/ Tabes/ Metro, dari 3 rencana aksi pada Semester I Tahun 2012 masih dilanjutkan dengan penggelaran Mobil SPK; Gerai Sentra Pelayanan Masyarakat; dan 1 (satu) Bhabinkamtibmas/petugas Polmas di setiap desa/kelurahan.

c) Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dari 1 rencana aksi pada Semester I tahun 2012 masih melaksanakan 1 rencana aksi yaitu menghimpun beberapa potensi keamanan dan potensi masyarakat al Satpam; Polsus; Satpol PP; FKPM; KBP3; Toga; Tomas; Todat; Dai Kamtibmas; Pokdar Kamtibmas; Pramuka.

2) Quick Wins

Telah melaksanakan 1 (satu) quick wins sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan pentahapan yaitu merintis penggelaran 1 (satu) Bhabinkamtibmas/petugas Polmas di setiap desa/kelurahan.

f. Bidang Polair

1) Kegiatan dan Rencana Aksi

a) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Publik bidang Polair Baharkam Polri dan Polda dari 5 rencana aksi pada Semester I tahun 2012 melaksanakan 1 rencana aksi dengan kegiatan pengkajian terhadap 5 Naskah SOP yaitu: SOP tentang Pelayanan Patroli di wilayah perairan Indonesia dan perbatasan; SOP tentang Pelayanan Polmas perairan dan Sambang Nusa ke pulau terluar berpenghuni; SOP tentang Pelayanan Bantuan SAR perairan ; SOP tentang Pelayanan PAM Perairan Sekitar Selat Malaka dan ; SOP tentang Pelayanan Transparansi Penyidikan di bidang penegakan hukum di wilayah perairan.

Sedangkan 4 rencana aksi lainnya yaitu  menghimpun/ menginventarisasi SOP standar pelayanan pada layanan publik di bidang Polair  telah dilaksanakan, revisi standar pelayanan publik di bidang Polair (SOP tentang Pelayanan Patroli di wilayah Perairan Indonesia dan perbatasan  dan SOP tentang Pelayanan Polmas Perairan dan Sambang Nusa ke pulau terluar berpenghuni) belum dilakukan, sosialisasi dan menerapkan SOP tentang Standar Pelayanan Publik di bidang Polair dan evaluasi SOP tentang Standar Pelayanan Publik di bidang Polair juga belum dilakukan.

b) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Polres/Ta/Tabes/Metro bidang Polair dilaksanakan dalam rencana aksi, yaitu menyosialisasikan dan menerapkan SOP tentang Standar Pelayanan di Bidang Polair, dari 1 rencana aksi pada Semester I Tahun 2012 belum dilaksanakan karena SOP pada pelayanan publik di Bidang Polair sebanyak 5 Naskah SOP baru mencapai 50 % dan dalam proses pengkajian;

c) Kegiatan Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang Polair Baharkam Polri dilaksanakan dalam rencana aksi yaitu penyusunan SOP tentang Pembangunan FKPM perairan/pulau terluar berpenghuni, dari 1 rencana aksi pada Semester I Tahun 2012 masih dilanjutkan karena belum tersusun SOP tentang Pembangunan FKPM perairan/pulau terluar berpenghuni.

2) Quick Wins

Telah melaksanakan 1 (satu) quick wins sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan pentahapan yaitu Patroli di wilayah perairan Indonesia dan perbatasan, kegiatan masih dilanjutkan karena naskah SOP tentang Pelayanan Patroli di wilayah perairan Indonesia dan perbatasan masih dalam proses pengkajian.

g. Bidang Brigade Mobile (Brimob)

1) Kegiatan dan Rencana Aksi

a) Kegiatan penerapan standar pelayanan publik di bidang Brimob, dari 6 rencana aksi, pada Semester I tahun 2012 melaksanakan  6 rencana aksi dengan perubahan sasaran yaitu : Sosialisasi dan diterapkan SOP tentang standar pelayanan pusat pelaporan publik khusus terhadap gangguan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi (unjuk rasa anarkis dan kerusushan massa ) serta Bencana Alam, Ancaman Bom dan zat kimia yang berbahaya; Sosialisasi dan diterapkan SOP tentang Mekanisme Perbantuan Perkuatan Brimob ke Kesatuan Wilayah; Menerapkan Standar Pelayanan Quick Respon Brimob terhadap gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi (Ancaman Bom, Zat Kimia berbahaya dan kejahatan yang berdampak luas); Menerapkan Standar Pelayanan SAR untuk pelayanan Korban bencana alam; Menerapkan Standar Pelayanan Pengamanan Kegiatan masyarakat yang memiliki kerawan tinggi (unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa); dan Melaksanakan latihan PHH penindakan massa anarkis dan latihan gerilya lawan gerilya.

b) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Polres/Ta/Tabes/Metro di bidang Brimob, dari 2 rencana aksi, pada Semester I Tahun 2012 telah melaksanakan 2 rencana aksi yaitu : Penerapan  SOP Pelayanan SAR untuk pelayanan korban bencana alam; dan Penerapan SOP penanganan pengamanan kegiatan masyarakat dengan tingkat kerawanan yang tinggi (unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa).

c) Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Brimob, dari 2 rencana aksi, pada Semester I Tahun 2012 telah ditindaklanjuti dengan kegiatan : Pemanfaatan Call Center Brimob yang beroperasi 24 jam setiap hari oleh masyarakat dalam memberikan informasi tentang bencana alam, ancaman bom dan zat kimia berbahaya; dan Pembentukan komunitas relawan dalam penanganan bencana alam.

2) Quick Wins

Telah melaksanakan 1 (satu) quick wins dari 2 (dua) quick wins sebagaimana yang ditetapkan yaitu mendirikan Pusat Pelaporan ancaman Bom, Bantuan SAR dan penanganan KBR dengan kegiatan membuat brosur pusat pelaporan publik, menyebarkan stiker tentang call center ruang bisa dihubungi, membuka website sedangkan quick respon Jibom, SAR dan KBR belum dilaksanakan;

5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

a. Kegiatan dan Rencana Aksi

1) Kegiatan Penataan sistem rekruitmen pegawai melaksanakan                 4 (empat) rencana aksi dari 5 (lima) rencana aksi yang direncanakan yaitu penyelesaian Perkap tentang Pedoman Rekruitmen Brigadir Polisi, SIPSS, Akpol dan PNS Polri sedangkan sosialisasi Perkap yang sudah mendapat pengesahan Kapolri segera dilaksnakan setelah mendapat pengesahan Kapolri untuk dipedomani dalam setiap pelaksanaan rekruitmen. Dalam rangka melaksanakan Rekruitmen,  telah menggunakan prinsip BETAH dan memenuhi standar mutu sesuai ISO 9001:2008 yang dikombinasikan dengan Model Adapted From The International Society For Performance Improvement.

2) Kegiatan Analisis Jabatan melaksanakan 3 (tiga) rencana aksi dari 4 (empat) yang direncanakan yaitu: melanjutkan pengumpulan data informasi  jabatan tingkat satwil; menyusun laporan analisa dan verifikasi informasi jabatan di lingkungan Polri; dan melanjutkan penyusunan Keputusan Kapolri tentang uraian jabatan. Sedangkan sosialisasi dan penggandaan Keputusan Kapolri tentang Uraian Jabatan akan dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Kapolri.

3) Kegiatan Evaluasi jabatan dilaksanakan dalam 1 (satu) rencana aksi yang merupakan himpunan 3 (rencana aksi) yang masih terkait yaitu melanjutkan penyusunan Keputusan Kapolri tentang peringkat jabatan manajerial dan non manajerial tingkat satker Mabes, Polda Tipe A Khusus, Polda Tipe A dan Polda Tipe B;

4) Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dilaksanakan dalam 2 (dua) rencana aksi dari 4 (emapat) rencana aksi yaitu menetapkan standar kompetensi untuk jabatan Dirpolair dan Kasat Brimob; dan mensosialisasikan standar kompetensi untuk jabatan Dirpolair dan Kasat Brimob bila sudah disahkan;

5) Kegiatan Asessment individu berdasarkan kompetensi dilaksanakan dalam 1 (satu) rencana aksi, yaitu Assesment Individu berdasarkan Kompetensi untuk jabatan Kadensus 88 AT;

6) Kegiatan Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu, dilaksanakan dalam 6 (enam) rencana aksi, dari 6 (enam) rencana aksi yang diakhiri dengan sosialisasi dan diterapkannya Perkap Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja dengan menggunakan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) untuk selanjutnya menerapkan Sistem Penilaian Kinerja Individu berdasarkan SMK di seluruh satker dengan prinsip transparan, akuntabel, proporsional dan adil;

7) Kegiatan Pembangunan/pengembangan Data Base Pegawai dilaksanakan dalam 3 (tiga) rencana aksi secara komperhensip, yaitu : melanjutkan penyusunan Perkal tentang Pedoman Administrasi Pengisian dan Pemutakhiran Database Pegawai; melaksanakan sosialisasi terhadap Perkap yang sudah mendapat pengesahan Kapolri; dan mulai mempertimbangkan penetapan personel Polri yang khusus mengawaki proses pengolahan database baik pada tingkat Pusat maupun wilayah.

8) Kegiatan Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi, dilaksanakan dalam 5 (lima) rencana aksi, dan saat ini melanjutkan penyusunan Perkap tentang Pedoman Administrasi penyusunan Kurikulum Induk Pendidikan dan Pelatihan Polri, dan Perkal tentang Pedoman Administrasi Penyusunan Kurikulum Dikbangum (Sespimma, STIK, Sespimmen dan Sespimti) bagi anggota Polri dan PNS : Diklatpim Tk. III dan II dengan memaksimalkan sumber daya yang ada;

b) Quick Wins

Telah melaksanakan 1 (satu) quick wins sebagaimana yang ditetapkan yaitu Penerapan Standar Kompetensi Jabatan dengan melaksanakan sosialisasi dan merapkan Perkap Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja dengan menggunakan Sistem Manajemen Kinerja (SMK);

6. Program Manajemen Perubahan

a. Kegiatan dan Rencana Aksi

1) Kegiatan Pembentukan Tim Manajemen Perubahan, dari 4 (empat) rencana aksi, pada Semester I Tahun 2012 melaksanakan 4 (empat) rencana aksi dengan kegiatan menindaklanjuti rencana aksi sebagai berikut  : Penyusunan Tim Manajemen Perubahan Tingkat Mabes Polri dan telah dilaksanakan pada tingkat Satfung/Satker jajaran Mabes Polri; Peneerbitan dasar hukum internal Polri Tim Manajemen Perubahan pada Satfung/Satker jajaran Mabes Polri berdasarkan Sprin Kasatfung/ Kasatker; Telah dibentuk Tim Manajemen Perubahan pada tingkat Polda, dan tingkat Satker; dan Telah diterbitkan dasar hukum internal Polri Tim Manajemen Perubahan Tingkat Polda;

2) Kegiatan Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan, dari 4 rencana aksi, pada Semester I tahun 2012 rencana aksi yang sudah dilaksanakan terdapat 3 (tiga) rencana aksi yaitu penelitian/riset strategi manajemen perubahan oleh Tim VI RBP Gelombang II; workshop strategi manajemen perubahan tingkat Mabes Polri dengan peserta internal dan ekternal Polri dan seminar, lokarkarya dan forum sharing diskusi tentang manajemen perubahan tingkat Mabes Polri dengan peserta  internal dan eksternal Polri dalam forum semiloka dan visualisasi Reformasi Birokrasi Polri, sedangkan 1 (satu) rencana aksi yaitu penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan saat ini dalam proses pembahasan oleh Tim VI/Manajemen Perubahan dan Tim Peneliti  Perubahan Minset dan Kulturset.

3) Kegiatan Sosialisasi dan internalisasi Manajemen Perubahan, dari        4 (empat) rencana aksi, pada Semester I Tahun 2012 masih melanjutkan pelaksanaan 4 (empat) rencana aksi yaitu:  Penyebaran Informasi Tentang Perlunya Berubah di internal Polri dengan menggolrifikasi semangat perubahan seperti Yel-yel Reformasi Birokrasi Polri, melanjutkan program NAC plus ditingkat Polda dan Satker; Penanamkan Pemahaman Tentang Perlunya Berubah di internal Polri, seperti pembacaan doa apel pagi; Mendorong komitmen perubahan internal Polri seperti memberikan teladan untuk berubah ; dan Menggerakkan partisipasi untuk melakukan perubahan Internal Polri, diantaranya ;partisipasi dalam Penilaian Instansi Anti Korupsi (PIAK) dan melaksanakan program Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB).

4) Kegiatan Pembentukan Tim Manajemen Pengetahuan, dari 4 (empat) rencana aksi, pada Semeseter I Tahun 2012 melaksanakan 4 (empat) rencana aksi, yaitu: Penyusunan Tim Manajemen Pengetahuan tingkat Mabes Polri; Penerbitan dasar hukum internal Polri Tim manajemen Pengetahuan Tingkat Mabes Polri; Penyusunan Tim Manajemen Pengetahuan tingkat Polda; Penerbitan dasar hukum internal Polri Tim Manajemen Pengetahuan Tingkat Polda.

5) Kegiatan Penyusunan Strategi Manajemen Pengetahuan, dari 2 (dua) rencana aksi, pada Semester I tahun 2012 melaksanakan 2 (dua) rencana aksi yaitu: Workshop strategi manajemen pengetahuan tingkat Mabes Polri dalam kegiatan Semiloka dan Visualisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri, sedangkan penelitian/riset strategi manajemen pengetahuan dan penyusunan dokumen strategi manajemen pengetahuan belum dilaksanakan;

6) Kegiatan Sosialisasi dan internalisasi Manajemen Pengetahuan dari 4 (empat) rencana aksi, pada Semester I Tahun 2012 masih melaksanakan 4 (empat) rencana aksi yaitu: Mendistribusikan naskah dan CD tentang Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Tahun 2011, buku saku Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014 dan diskusi/kuliah di Sespimen dan Sespimma serta pelatihan perencaaan; Masing – masing Satfung/Satker telah merintis perpustakaan dalam rangka menanamkan Pemahaman Tentang Perlunya Manajemen Pengetahuan di internal Polri; Telah terkoneksi melalui internet pemahaman tentang komitmen terhadap Manajemen Pengetahuan  di internal Polri; Menggerakkan partisipasi untuk membentuk wadah manajemen pengetahuan “Police Knowledge Center” tingkat Mabes Polri.

b. Quick Wins

Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan saat ini dalam proses pembahasan oleh Tim Perumus dan Tim Peneliti  Perubahan Mindset dan Culturset.

7. Program Penguatan Pengawasan

a. Kegiatan dan Rencana Aksi

1) Kegiatan Penerapan SPIP di lingkungan Polri dari 4 (empat) rencana aksi, pada Semester I tahun 2012 melaksanakan 3 (tiga) rencana aksi yaitu: Menyelenggarakan sosialisasi draft peraturan fungsi pengawasan sebanyak 4 (empat) draft Perkap, yang saat ini masih dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi Divkum Polri; Menyusun dan merevisi Peraturan fungsi pengawasan, meliputi 8 (delapan) Perkap yang saat ini rata-rata dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi Divkum Polri; Meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan dengan melaksanakan Diklat Auditing tingkat Dasar dan Diklat Sertifikasi JFA Ahli.

2) Kegiatan Penerapan APIP di lingkungan Polri melaksanakan 2 (dua) rencana aksi dari 3 (tiga) rencana aksi yang direncanakan yaitu: Menyelenggarakan sosialisasi ke Polda-polda tentang Peraturan fungsi pengawasan dan pengaduan masyarakat sebanyak 4 (empat) Perkap; Meningkatkan opini BPK RI menjadi WTP dengan pengawasan manajemen, PTL atas temuan BPK RI dan atas temuan Itwasum Polri, dengan hasil tetap mempertahankan opini BPK RI yaitu ”wajar tanpa pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)” dengan menambah paragraf sebanyak 1 paragraf dari 2 paragraf menjadi 3 paragraf yang ditindak lanjuti dengan penyelenggaraan implementasi kerjasama dengan BPK RI ; dan meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukan oleh Itwasum Polri dan Itwasda; Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) atas temuan BPK-RI dan temuan Itwasum Polri belum terlaksana dengan kegiatan Wasrik Rutin, Wasriksus, Wasrik PNBP dan Supervisi staf/klarifikasi penanganan Dumas.

b. Quick Wins

Telah melaksanakan 1 (satu) quick wins sebagaimana yang ditetapkan yaitu ”Percepatan proses penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan atau komplin masyarakat tentang penyimpangan perilaku anggota/PNS Polri”

8. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Kegiatan dan  Rencana Aksi

1) Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Polri, dari 2 (dua) rencana aksi, pada Semester I tahun 2012 masih melaksanakan 2 (dua) rencana aksi, yaitu: Proses harmonisasi Naskah Pedoman Penyusunan LAKIP di lingkungan Polri; dan Telah ditetapkan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja  di lingkungan Polri ;  

2) Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Polri, melaksanakan 5 (lima) rencana aksi dari 6 (enam) rencana aksi pada Semester I tahun 2012, yaitu: Penyusunan draft Perkap Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pinjaman Dalam Negeri; Revisi Buku Pedoman Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Polri; Menunggu pengesahan Menkumham tentang Revisi Sisrenstra Polri; Revisi Renstra Polri tahun 2010-2014; dan Revisi Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) di Lingkungan Polri;

3) Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Polri, dari 3 (tiga) rencana aksi, pada Semester I Tahun 2012 melaksanakan 2 (dua) rencana aksi yaitu: Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU); dan Revisi Indikator Kinerja Utama Polri.

b. Quick Wins

Telah melaksanakan 1 (satu) quick wins sebagaimana yang ditetapkan Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Polri; saat ini memasuki tahap harmonisasi dan sinkronisasi Perkap tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama.

9. Program Monitoring dan Evaluasi

a. Kegiatan Monitoring, dari 2 (dua) rencana aksi, pada Semester I tahun 2012 melaksanakan 2 (dua) rencana aksi yaitu: Pengesahan SOP/Pedoman Monitoring; dan Penyusunan laporan pelaksanaan monitoring Semester I Tahun 2012;

b. Kegiatan Evaluasi Tahunan dari 2 (dua) rencana aksi, pada Semester I tahun 2012 melaksanakan  2 (dua) rencana aksi yaitu: Pengesahan SOP/Pedoman Evaluasi; dan Penyusunan Laporan Evaluasi Tahun 2011 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;

c. Kegiatan Refreshing dari 2 (dua) rencana aksi, pada Semester I tahun 2012 melaksanakan 1 (satu) rencana aksi yaitu penyusun SOP/Pedoman Refreshing;

Dan sekarang, Menuju Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri

Semester II Tahun 2012

SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI

meilinamabespolri.blogspot.com