CAPAIAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI TAHUN 2015

============================================

Memasuki era Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III tahun 2015-2019, Polri telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Gelombang II tahun 2011-2014. Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur apakah program Reformasi Birokrasi telah tercapai dalam  mewujudkan tiga sasaran yaitu aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima kepolisian dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja menuju good governance dan clean government melalui implementasi 8 (delapan) area perubahan sebagaimana ditetapkan dalam program Reformasi Birokrasi Nasional yaitu bidang Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-Undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Mind Set dan Culture Set Aparatur

Hasil evaluasi menggambarkan bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri dengan 2 (dua) indikator keberhasilan yaitu nilai akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi, memperoleh hasil sebagai berikut:

1.    Penilaian Akuntabilitas Kinerja Polri (AKIP) secara berturut-turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 penilaian AKIP Polri mendapat nilai 60,02 (CC) lebih tinggi jika dibandingkan dengan penilaian tahun 2013 dengan nilai 58,6 dan pada tahun 2015 mencapai nilai 68,04 (BAIK) berada pada peringkat 33 dari 77 K/L. Dalam lingkungan Lembaga Peradilan, Polri berada pada peringkat 3 dari 6 Lembaga Peradilan dibawah MK dan Kemenhumham, diatas MA, KY dan Kejagung.

2.    Nilai Kapasitas Organisasi berdasarkan hasil survey internal dari sejumlah 450 responden memperoleh nilai 70,43, sedangkan survei hasil Indeks Tatakelola Polri memperoleh nilai rata-rata indeks nasional 5,693 dari skala 10.

Dalam rangka mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan 2 (dua) indikator keberhasilan yaitu nilai persepsi korupsi dan opini BPK, sebagai berikut :

1.   Indeks Persepsi Korupsi (IPK) memperoleh nilai 2,65 dari skala 4.

2.   Opini BPK-RI terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan Polri memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), dimana predikat WTP diperoleh sejak tahun 2013.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, berdasarkan hasil survey tentang Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik bidang SSB dan SKCK sebagaimana kisi-kisi dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2012, memperoleh nilai tertinggi 3827 dan terendah 1824 dari skala 4000, sedangkan berdasarkan hasil survei oleh BPS memperoleh nilai 2,85 dari skala 4.

Atas hasil tersebut, Pemerintah melalui Kemenpan-RB memberikan penilaian atas capaian program Reformasi Birokrasi Polri dengan nilai 67,23 (kategori B), naik dari 60,60 (kategori B) pada tahun 2014. Kenaikan penilaian tersebut berdampak pada peningkatan tunjangan kinerja sebesar 53% dari sebelumnya 42% walaupun seharusnya diterimakan antara 60-70%.

Ayo ..... sama-sama kita dukung Polri untuk terus melakukan perubahan, walaupun berbagai hambatan, tantangan dan kendala masih dihadapi, namun kapan lagi kalau bukan mulai sekarang, karena sesungguhnya perubahan itu tidak semudah membalik telapak tangan...perlu kemauan, semangat dan doa.

SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI ..........

meilinamabespolri.blogspot.com