Kunjungan Tim Uni Eropa - RBP

Kunjungan Tim Uni Eropa dalam rangka evaluasi

Reformasi Birokrasi Polri

=============================================

Dalam rangka melihat sampai sejauhmana pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri terkait dengan program anti kekerasan, hari ini tanggal 31 Mei 2012 bertempat di Wisma PKBI Jaksel, Tim Uni Eropa melaksanakan wawancara/ rapat kerja evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri yang dipimpin Karo RBP Srena Polri. Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Uni Eropa Britha Madsen (Evaluator Eksternal), Tim dari Kemitraan dan Tim Monev RBP. Secara khusus kegiatan ini dilaksanakan untuk meninjau tindak lanjut hasil seminar yang telah dilaksanakan pada tanggal 15-16 Mei yang lalu terutama terkait dengan kritikan pedas tindakan kekerasan/ penyiksaan yang dilakukan Polisi, bagaimana kemudian Polri menggunakan hasil survey tersebut sebagai masukan untuk melakukan pembenahan. Disamping itu untuk melihat seberapa besar dampak manfaatnya yang telah didukung Uni Eropa terhadap program anti kekerasan, demikian disampaikan Ahmad Qisai, Phd Program Manajer Kemitraan, dan sangat terkait dengan program Partnership for Governance Reform melalui proyek EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights) yang telah dilakukan antara Uni Eropa dengan Mabes Polri dan Polda. Tindakan kekerasan terkait erat dengan kultur/budaya. Oleh karenanya di era reformasi, Polri berkomitmen untuk melakukan perubahan mindset dan kulturset melalui beberapa terobosan kreatif yang telah dilakukan, diantaranya Maklumat Kapolri dan PIN dengan substansi pelayanan prima, anti KKN dan anti kekerasan yang telah diikrarkan bersama oleh para peserta Rapim Polri bulan Februari 2012, yang selanjutnya dijadikan atribut pakaian dinas anggota dan PNS Polri; perubahan pola perilaku menjadi protagonis dan humanis, penyusunan SOP anti kekerasan sebagai panduan anggota dilapangan agar berperilaku tidak melanggar norma hukum dan tidak melanggar HAM, yang selanjutnya menjadi salah satu materi pendidikan dan pelatihan Polri.  Dijelaskan bahwa Polisi juga mempunyai kewenangan melakukan tindak kekerasan manakala dihadapkan pada tindakan anarkis yang membahayakan keamanan dan petugas, demikian disampaikan Brigjen Pol. Drs. Widyo Sunaryo Wakil Ketua Tim VI/Monev, namun sungguh ironis ketika Polri berkomitmen untuk merubah perilaku/budaya/kultur menjadi lebih  humanis ditengah-tengah masyarakat yang anarkis justru faktanya Polisi mendapatkan perilaku dari masyarakat yang semakin anarkis bahkan tidak sedikit yang menjadi korban hingga meninggal dunia. Diakhir pertemuan Britha Madsen mengatakan cukup puas dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Tim Monev RBP dan berjanji menyampaikan harapan Polri sebagaimana disampaikan Karo RBP Srena Polri untuk melihat negara-negara yang telah menjunjung tinggi HAM kepada pimpinannya sebagai perbandingan dan pembenahan di tubuh Polri. Ditunggu kabarnya. SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI......

meilinamabespolri.blogspot.com