Upaya mengatasi hambatan dan tantangan lak RBP

Upaya mengatasi hambatan dan tantangan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri

Secara keseluruhan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri dapat mencapai hasil yang optimal manakala masyarakat mendukung sepenuhnya dan komitmen Polri untuk melaksanakan. Sehingga belum maksimalnya nilai yang dicapai Polri, bukan semata-mata karena faktor internal di lingkungan Polri, namun turut juga berperan aktif masyarakat secara ekternal. Oleh karenanya beberapa langkah dalam upaya mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi Polri dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dapat diberikan solusi sebagai berikut, diantaranya:

1. Dalam rangka penyebaran personel Polri agar menyentuh sampai  dengan titik-titik pelayanan terdepan dan terjauh melalui penambahan jumlah personil Polri, pada tahun 2012 Polri akan menambah personil sebanyak 10.000 orang untuk Bintara dan Tamtama; mengimplementasikan restrukturisasi Polri melalui penjabaran Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Polri tingkat Kewilayahan; mempercepat mobilitas pergeseran personil dalam rangka perkuatan pada tingkat Polres dan Polsek agar dapat melakukan pelayanan secara prima; menerapkan strategi pelayanan Polri kepada masyarakat dengan meningkatkan kapasitas Bhabinkamtibmas melalui program unggulan satu desa satu petugas Polisi;

2.  Kondisi personel Polri pada tingkat Brigadir mencapai 85% dari kekuatan Polri belum seluruhnya mendapatkan pendidikan yang cukup sedangkan dalam hal pendidikan pembentukan masih dirasakan sangat singkat, maka upaya yang dilakukan adalah ; meningkatkan kualitas Bintara Polri dengan mengembalikan program pendidikan pembentukan Bintara yang dipersingkat 5 bulan dikembalikan seperti semula; peningkatan program pendidikan dan latihan bagi personil Polri dalam rangka mengembangkan ketrampilan teknis kepolisian guna peningkatan profesionalisme yang bermuara pada pelayanan masyarakat; peningkatan pemberian tunjangan kinerja bagi personil Polri;

3.  Aspek sarana dan prasarana, dimana biaya perawatan dan pemeliharaan masih sangat mini akan diupayakan pengembangan sarana prasarana untuk mencapai kebutuhan minimal;

4. Aspek Anggaran yang masih terbatas akan menghambat proses pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri, maka Polri mensiasati masalah anggaran dengan ; mensinergikan anggaran, program, kegiatan dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Polri dengan program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja dan anggaran Satker yang didukung melalui DIPA dan RKAKL disamping upaya usulan penambahan anggaran untuk tahun 2012.

5. Sedangkan dalam rangka menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif dilaksanakan sinkronisasi dan revisi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih kewenangan yang menghambat proses penegakan hukum oleh Polri dan mengkoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga dan Instansi tingkat daerah mengenai kebijakan yang akan berdampak terhadap kondisi stabilitas kamtibmas yang diakibatkan dari ekses pemilukada. Amin. Semoga dapat mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri. SALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI......

meilinamabespolri.blogspot.com